› Unlabelled › CubesPedia: Pentolan HTI Bela FPI, Tuding Pemerintah Anut Ideologi Islamphobia, Gak Paham Khilafah

CubesPedia: Pentolan HTI Bela FPI, Tuding Pemerintah Anut Ideologi Islamphobia, Gak Paham Khilafah

Posted by :
Add Comment

CubesPedia

Tribunsantri.com menyajikan berita terhangat yang meliputi isu politik, hukum, peristiwa , dunia islam, pesantren dan lain-lain

Pentolan HTI Bela FPI, Tuding Pemerintah Anut Ideologi Islamphobia, Gak Paham Khilafah

by noreply@blogger.com (Tribunsantri.com) on Monday 05 August 2019 11:38 PM UTC+00 | Tags: hti
Pentolan HTI Bela FPI, Tuding Pemerintah Anut Ideologi Islamphobia, Gak Paham Khilafah

Tribunsantri.com - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memberikan pembelaannya terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu terkait dengan proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri.

Atas alasan tersebut, Ismail Yusanto menuding pemerintah menganut ideologi Islamofobia.

Demikian disampaikan Ismail Yusanto usai menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).

"Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga ideologi. Namun, ideologi di sini, ideologi sebutlah ideologi Islamofobia," katanya.

Ismail lantas menyinggung tentang diksi khilafah nubuwwah yang masuk anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI.

Dia menuturkan, pemerintah yang kadung Islamofobia, telah menganggap diksi khilafah berbahaya bagi negara.

"Saya pikir disitulah kenapa SKT FPI tidak turun-turun. Bahkan, mungkin tidak turun," ucap dia.
Ismail lalu mengutarakan keheranannya, bahwa baru di era pemerintahan saat ini, perpanjangan SKT FPI terjadi berlarut-larut.

FPI bukan sekali dua kali mengajukan perpanjangan, tetapi sebelumnya tidak pernah mengalami kendala.

"Wajar jika publik bertanya-tanya. Ada apa? Mengapa?" kata dia.

Sebelumnya anggota juru bicara FPI Slamet Maarif mengungkap pihaknya kesulitan mendapatkan SKT dari Kemendagri.

Hingga saat ini, FPI belum mengantungi surat rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) yang menjadi prasyarat mendapatkan SKT dari Kemendagri.

"Sekarang tinggal menunggu rekomendasi Kemenag," kata Slamet Maarif di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Pojoksatu
Tags:
  • hti
You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at gemapediaa@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.

Subscribe to: Post Comments (Atom)