CubesPedia: Waketum Gerindra: Pemilih Prabowo Tak Perlu Akui Pemerintahan, Tolak Bayar Pajak

CubesPedia Tribunsantri.com menyajikan berita terhangat yang meliputi isu politik, hukum, peristiwa , dunia islam, pesantren dan lain-lain

Waketum Gerindra: Pemilih Prabowo Tak Perlu Akui Pemerintahan, Tolak Bayar Pajak by noreply@blogger.com (Tribunsantri.com) on Wednesday 15 May 2019 11:04 AM UTC+00 | Tags: politik Tribunsantri com – Waketum Partai Gerindra Arief Poyuonokembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.  "Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019). "Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," klaim Poyuono. Selain itu, Poyuono meminta masyarakat diam tanpa perlu melakukan kritik. Menurutnya, hasil Pilpres 2019 tidak memiliki legitimasi. "Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," sebut Poyuono. Poyuono mengajak masyarakat memboikot pemerintahan hasil Pilpres 2019. Selain itu, dia berbicara soal pembentukan susunan DPR yang menurutnya tidak diperlukan mengingat hasil pilpres tahun ini. "Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini. Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," beber dia. "Yang pasti, negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," imbuh Poyuono. Tanggapan TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut pernyataan Poyuono amat kacau. "Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan Pemerintahan Jokowi tetapi untuk kepentingan rakyat," kata jubir TKN, Ace Hasan Saydzily, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019). Ace mengatakan pernyataan Poyuono sudah melanggar hukum. Dia heran Poyuono menyerukan ajakan menolak bayar pajak.  "Apa yang disampaikan Poyuono itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Ini berbahaya. Katanya Pak Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah anak buahnya menyuruh untuk tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah pilpres kita mau mengorbankan rakyat?" sebut Ace. Soal Poyuono yang mengajak pro-Prabowo tak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019, Ace memandang pernyataan itu melanggar prinsip demokrasi. Dia amat menyayangkannya. "Ajakan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pemilu merupakan sikap yang menyalahi prinsip utama demokrasi, yaitu siap menang dan siap juga kalah. Memang seperti Poyouno ini tidak siap untuk kalah," kata Ace. [Detik] Tags: politik

You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at gemapediaa@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.

• 
• 