CubesPedia: Poyuono Ajak Boikot Bayar Pajak, TKN Minta DPR Tak Gaji Anggota F-Gerindra

CubesPedia

Tribunsantri.com menyajikan berita terhangat yang meliputi isu politik, hukum, peristiwa , dunia islam, pesantren dan lain-lain

Poyuono Ajak Boikot Bayar Pajak, TKN Minta DPR Tak Gaji Anggota F-Gerindra

by noreply@blogger.com (Tribunsantri.com) on Thursday 16 May 2019 06:35 AM UTC+00 | Tags: politik
Poyuono Ajak Boikot Bayar Pajak, TKN Minta DPR Tak Gaji Anggota F-Gerindra

Tribunsantri.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) GerindraArief Poyuono mengajak para pendukung Prabowo Subianto tak membayar pajak apabila Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyerang balik dengan meminta DPR tak menggaji anggota dari Fraksi Gerindra. 

"Yang pasti, kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," ujar Juru Bicara TKN Arya Sinulingga di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2109). 

"Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," imbuh dia. 

Arya mengingatkan kepada sekretariat DPR RI dan MPR RI agar tidak mencairkan gaji dari Fraksi Gerindra. Selain itu, Politikus Perindo juga menyerukan agar Tunjangan Hari Raya (THR) tidak diberikan pada parra pendukung 02 yang tidak membayar pajak. 

"Ingatkan sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya. Termasuk THR, karena THR minggu depan sudah cair jangan dikasih," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, Poyuono menyerukan masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5) kemarin. [detik]
Tags:
  • politik
You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at gemapediaa@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.